MAKALAH KEADAAN POLITIK INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN SEJARAH INDONESIA | politik luar negeri bebas aktif, politik luar negeri demokrasi parlementer terpimpin orde baru reformasi

MAKALAH

KEADAAN POLITIK INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN

Dibuat untuk Memenuhi Tugas Mata Pelajaran Sejarah

 Guru Bidang Studi : Syafrizalman, M.Pd.

Oleh,

Kelompok 3

Kelas XII PIA 3

1.      INDIANA NAMAUL HUSNAH (Ketua)

NIS : 8567

2.      BAYU WAGEONO (Sekretaris)

NIS : 8517

3.      CEREN (Anggota)

NIS : 8519

4.      NURUL OKTAVIA ASYRIANI (Anggota)

NIS : 8630

5.      M. HAMDANI (Anggota)

NIS : 8610

6.      DANDI (Anggota)

NIS : 8525

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KUNDUR

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Peran Indonesia dalam Panggung Dunia”. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada guru bidang studi Sejarah Indonesia yaitu Bapak Syafrizalman, M.Pd. dan kepada semua pihak yang telah berpatisipasi baik moril maupun materil dalam pembuatan makalah ini.

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sejarah Indonesia dan sebagai kajian terhadap pemahaman pembaca mengenai peran Indonesia dalam panggung dunia, dengan memaparkan materi antara lain : landasan idiil dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif, kelahiran politik luar negeri bebas aktif, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia pada masa orde baru, dan politik luar negeri Indonesia pada era reformasi.

Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari semua pihak terkait dengan relevasi makalah ini agar bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang.                         

                                                                                    Tanjungbatu, Februari 2020

                                                                                    Penulis,  

Kelompok IV

DAFTAR ISI

                                                                                                                                    Hal

KATA PENGANTAR................................................................................................ i

DAFTAR ISI.............................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah..................................................................................... 1

1.2  Rumusan Masalah.............................................................................................. 1

1.3  Tujuan................................................................................................................. 1

1.4  Manfaat............................................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Landasan Idiil dan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif 3

2.2 Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif ........................................................  6

2.3 Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Parlementer.......................... 7

2.4 Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin........................... 10

2.5 Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru............................................... 11

2.6 Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi.................................................. 16

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan....................................................................................................... 19

3.2 Saran................................................................................................................. 21

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sejak Moh.Hatta menyampaikan pidatonya berjudul Mendayung di Antara Dua Karang di depan sidang BPKNIP pada September 1948,Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara superpower,menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri,serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar.Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia Internasional.Indonesia ikut berperan menciptakan perdamaian dunia.

Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut dengan maksud untuk membahas keadaan politik Indonesia pada awal kemerdekaan.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

a.    Bagaimana landasan idiil dan konstitusional politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif?

b.    Kapan lahirnya politik luar negeri bebas aktif?

c.    Bagaimana keadaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer?

d.   Bagaimana keadaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin?

e.    Bagaimana keadaan politik luar negeri Indonesia pada masa orde baru?

f.     Bagaimana keadaan politik luar negeri Indonesia pada era reformasi?

1.3  Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang dapat di capai adalah sebagai berikut :

a.    Mendeskripsikan landasan idiil dan konstitusional politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

b.    Mendeskripsikan lahirnya politik luar negeri bebas aktif.

c.    Mendeskripsikan keadaan politik luar negeri Indonesa pada masa demokrasi parlementer.

d.   Mendeskripsikan keadaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.

e.    Mendeskripsikan keadaaan politik luar negeri Indonesia padad masa orde baru.

f.     Mendeskripsikan keadaan politik luar negeri Indonesia pada era reformasi.

1.4  Manfaat

Berdasarkan tujuan di atas dapat diambil manfaat sebagai berikut :

1.      Bagi siswa, makalah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk menetahui tentang landasan idiil dan konstitusional politik luar negeri Indonesia serta pelaksaanaannya.

2.      Bagi guru, makalah ini dapat digunakan sebagai bahan ajar tambahan dalam proses belajar mengajar.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1     Landasan Idiil dan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Landasan  idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Pancasila memuat lima sila, yang didalamnya terkandung semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dalam sila pancasila itu sendiri mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Adapun landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri adalah Pembukaan Undang-undang Dasar(UUD)1945 alenia pertama dan alenia keempat.

Sebagai landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri indonesia terutama tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama.Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno pada tanggal 1 November 1945.

Selanjutnya pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965 landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan UUD 1945 yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945, Amanat Presiden yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia”.  Amanat Presiden itu sendiri kemudian dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara. Berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri, Manifesto tersebut memuat tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek

a.      Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik/Manipol Indonesia

Berdasarkan pada amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama  “Djalanja Revolusi Kita”, yang menetapkan penegasan mengenai cara-cara pelaksanaan Manipol di bidang politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia tidak netral, tidak menjadi penonton dan tidak tanpa prinsip.

b.      Pada Masa Orde Baru

Landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya adalah Ketetapan MPRS no. XII/ MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 . TAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah:

1.    Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2.    Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.

Selanjutnya landasan operasional kebijakan politik luar negeri RI dipertegas lagi dalam Ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973, yang berisi:

1.    Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi;

2.    Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pembangunan ketahanan nasional masing-masing, serta memperkuat wadah dan kerjasama antara negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara;

3.    Mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional.

c.       Ketetapan-ketetapan MPR era Orde Baru

Dijabarkan dalam pola umum pembangunan jangka panjang, pada intinya menyebutkan bahwa dalam bidang politik luar negeri yang bebas dan aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera. Namun demikan, menarik untuk dicatat bahwa TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 berbeda dengan TAP MPRS tahun 1966.

d.      Selanjutnya TAP MPR RI No. IV/MPR/1978

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga telah diperluas, yaitu ditujukan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Realitas ini berbeda dengan TAP-TAP MPR sebelumnya.

e.      Pasca-Orde Baru

Atau dikenal dengan periode Reformasi yang dimulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono secara substansif landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui: ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang garis-garis besar haluan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999-2004. GBHN ini menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada 1997, yang kemudian dapat mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diantaranya adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, GBHN juga menekankan perlunya upaya reformasi di berbagai bidang, khususnya memberantas segala bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kejahatan ekonomi dan  penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya ketetapan ini juga menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu:

1.    Menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional;

2.    Ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerja sama untuk kepentingan rakyat Indonesia;

3.    Memperbaiki performa, penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi pro-aktif di semua bidang;

4.    Meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerja sama regional dan internasional

5.    Mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas;

6.    Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga;

7.    Mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam kerangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara.

2.2  Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sifatpolitikluarnegeri Indonesia yang bebasaktifbermuladarikonsepsiWakilPresiden.Drs. Mohammad Hattadalampidatonya yang berjudulMendayung di AntaraDuaKarang.Munculnyasifatpolitikluarnegeri Indonesia didasariolehkondisiPerangDingindalamkonstelasipolitik global.Secarakeseluruhan,politikluarnegeri Indonesia tidakhanyabersifatbebasaktifsaja, tetapipolitikluarnegeri Indonesia jugaselalumengikutiarahperkembangankonstelasi global.

Berikutrumusansifatpolitikluarnegeri Indonesia :

a.      BebasAktif

Sifatbebasaktifdilandasiolehalineakeempatdalampembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia turutsertadalammelaksanakanketertibandunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaianabadi, dankeadilan sosial. Sifatbebasaktifinimenegaskan bahwa Indonesia tidakmenoleransiadanyaintervensididalamurusansebuahnegara.

b.      Antikolonialisme

Dengansifatanti kolonialisme Indonesia menentangsecarategasadanyabentukpenguasaanataupenjajahanolehsatu Negara terhadap Negara lainnya.

c.       OrientasipadaKepentinganNasional

Politik luar negeri Indonesia ditujukanuntukpencapaiankepentingannasional.

d.      Demokratis

Demokratisartinyabahwasegalakeputusan konvensi yang dilakukanoleh Indonesia dengannegaralainharusmendapatkanpersetujuandariwakilrakyatmelalui DPR.

Landasanidiilpolitikluarnegeri Indonesia adalahPancasila, sedangkanlandasankonstitusionalnyaadalahPembukaan UUD 1945 alineakeempat.PemerintahRepublik Indonesia padatanggal 2 September 1948 secarajelasmenyatakanpandangannyatentang politik luarnegeri Indonesia di depansidangBadanPekerjaKomiteNasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Rumusan-rumusanpolitikluarnegeri Indonesia adalahsebagaiberikut.

a.    Drs.Moh. Hattadalambukunya yang berjudulDasar-DasarPolitikLuarNegeriRepublik Indonesia. MempertegaspernyataanpolitikluarnegeriRepublik Indonesia. Dalambukutersebutdirumuskantujuanpolitikluarnegeri Indonesia adalahsebagaiberikut.

1)   Mempertahankankemerdekaanbangsadanmenjagakeselamatannegara

2)   Memperolehbarang-barangdariluaruntukmemperbesarkemakmuranrakyat.

3)   Meningkatkanperdamaianinternasionalkarenahanyadalamkeadaandamai Indonesia dapatmembangun.

4)   Meningkatkanpersaudaraansegalabangsasebagaicita-cita yang tersimpuldalamPancasila, dasar, danfalsafahnegara Indonesia.

b.    Dalam GBHN tahun 1978 merumuskanhalsenadadenganapa yang tersimpuldalamDrs.Moh. Hatta.

c.    Saptakrida      KabinetPembangunan III denganketujuhsasarannyamenyatakanbahwasemakinberkembangnyapelaksanaanpolitikluarnegeri Indonesia yang bebasdanaktifitubertujuanmengabdikankepadakepentingannasionaldalamrangkamemperkuatketahanannasional.

2.3    Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Parlementer

Pada masa Demokrasi Parlementer, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang - undang Dasar Sementara ( UUDS ). Yang dimana pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya parlementer. Dan terjadinya jatuh bangun sebuah kabinet itu tergantung pada dukungan anggota parlemen. Dalam masa Sistem Pemerintahan Parlementer, kehidupan politik Indonesia dipengaruhi oleh pemerintahan dengan tujuh masa kabinet yang berbedabeda dimana para kabinetnya bertanggung jawab langsung kepada parlemen (badan legislatif).

Sejak pertengahan tahun 1950 an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok (GNB) atau (Non-Aligned Movement).

a.      Kondisi Indonesia dalam Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Parlementer

Kondisi Indonesia pada masa ini sangatlah rentan karena kinerja kabinetkabinet ini sering mengalami ketegangan yang terjadi karena kelompok oposisi yang kuat dan mengakibatkan konflik tentang mana yang lebih penting dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan negara. Pada masa ini juga terjadi kegagalan konstituante yang merupakan lembaga pembuat UUD dalam membuat undang-undang baru bagi Indonesia. Kondisi politik yang tidak stabil ditambah juga dengan kemunculan berbagai gerakan yang mengancam ketertiban dan stabilitas negara. Berbagai permasalahan menyebabkan terpuruknya kondisi ekonomi Indonesia yang jelas mempengaruhi infrastruktur lainnya. Dalam kondisi ini, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki keterpurukan tersebut. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi parlementer yaitu terlalu banyak uang yang beredar, adanya kenaikan biaya hidup yang sangat tinggi, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi namun tingkat kesejahteraan penduduk yang sangat rendah

b.      Kebijakan Dalam Masa Demokrasi Parlementer

Kebijakan-kebijakan yang diambil antara lain yaitu gunting Syafrudin, yaitu pemotongan nilai mata uang, Rp 2,5 rupiah menjadi bernilai setengah. Pada sistem ekonomi gerakan benteng yaitu mengembangkan pengusaha pribumi. Nasionalisasi De Javasche Bank yaitu merubah De Javasche Bank menjadi bank Indonesia, agar dapat menaikkan pendapatan dan menurukan biaya eksport. Sistem Ekonomi Ali Baba yaitu para pengusaha bekerjasam memajukan ekonomi Indonesia dengan cara memberikan kredit pada usaha swasta nasional. Persaingan finansial ekonomi yaitu adanya masalah Finansial ekonomi dengan pihak Belanda dimana Indonesia berusaha melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.

Rencana Pembangunan Lima Tahun yaitu perencanaan pembangunan Indonesia yang direncanakan dilaksanakan tahun 1956 – 1961 Musyawarah Nasional Pembangunan yaitu adanya ketegangan hubungan antara pusat dan yang bertujuan untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat menyusun rencana pembanguanan secara menyeluruh dan untuk jangka panjang.

c.       Pelaksanaan Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Parlementer

Pada tahun 1950-1959, Indonesia telah menerapkan politik luar negeri dengan melaksanakan berbagai hubungan dengan luar negeri baik berupa hubungan bilateral maupun dalam organisasi oleh beberapa Negara. Indonesia juga tak lepas dari permasalahan-permasalahan yang tersirat dalam perwujudannya politik luar negeri semasa kabinet-kabinet pemimpin masa demokrasi parlementer. Politik Luar Negeri Indonesia yang ada di dalam kabinet - kabinet tersebut antara lain :

·         Masa Kabinet Natsir (Penyelewengan Masalah Irian Barat)

Yaitu perundingan yang dilakukan antara negara Indonesia dengan negara Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dan memasukannya ke dalam wilayah RI secepatnya. 

·         Masa Kabinet Sukiman (Politik Bebas Aktif)

Yaitu Indonesia menerapkan asas bebas aktif pada politik luar negerinya, yang dimana Bebas artinya tidak memihak dan Aktif artinya aktif menjalankan kebijakan-kebijakan luar negerinya. MSA ( Mutual Security Act ) Yaitu mengadakan MSA dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan militer, yang dipandang lebih contong ke block barat. Perjanjian ini dianggap pelanggaran terhadap politik luar negeri bebas aktif. 

·         Masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Konferensi Asia Afrika / KAA )

Yaitu melaksanakan keputusan KAA, mengadakan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diikuti oleh negaranegara dikawasan Asia Afrika yang diikuti oleh negara-negara dikawasan Asia Afrika bertujuan untuk bekerjasama dibidang ekonomi, kebudayaan, serta melawan kolonialisme dan melaksanakan hasil keputusan KAA.

·         Masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Membatalkan Persetujuan Perjanjian KMB)

Yaitu dikarenakan upaya pembebasan Irian Barat dari Belanda tidak memperoleh penyelesaian yanmaksimal atau memuaskan.

2.4    Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Padamasa demokrasiterpimpin (1959-1965), politikluarnegeri Indonesia bersifat high profile,yang diwarnaisikap anti-imperialismedankolonialsme yang tegasdancerderungbersifatkonfrontatif.Pada masa DemokrasiTerpimpin, politikluarnegerijugaditandaidenganusahakeras. PresidenSoekarnomembuat Indonesia semakindikenaldiduniainternasionalmelaluiberagamkonferensiinternasional yang diadakanmaupun diikuti Indonesia.

PadamasapemerintahanPresidenSoekarno, arahpolitikluarnegeri Indonesia tidakmengarahpadaduakubu, baik Blok Barat maupun Blok Timur, sertatidak pula kedalamkubu global padasaatituterbagimenjadiduabagian, yiatuold emerging forces (Oldefo) dannew emerging forces(Nefo. Oldefoadalahkekuatan Negara-negaraimperialisdankolonialisbarat, sedangkanNefoadalahkelompok Negara-negarakomunisdenganberapa Negara baru di kawasan Asia danAfrika, termasuk Indonesia.

Poladiplomasi yang dilakukanoleh Indonesia dalammengenalkanNefodanOldefo di lakukanolehpresidenseokarno di berbagai forum internasional, seperti PPB.Salah satuelemen yang membangunkonsepsiNefodanOldefoadalahpidatopresidensoekarnodalam forum PBB padatahun 1961 yang berjudulmembangunduniakembali.Dari pidatoinilah, kemudiandewanpertimbanganagungmelaluikeputusan Nomor 2/Kpts/sd/I/1961 tanggal 19 januari 1961menyatakan bahwaGaris-GarisDasarPolitikLuarNegeriRepublik Indonesia berdasarpada UUD 1945, dengansifatanti imperialism danantikolonialisme. Dalamkebijakantersebutditekankanpulabahwatujuanpolitikluarnegeri Indonesia adalahmengabdipadaperjuanganuntukkemerdekaan Indonesia penuh, mengabdipadaperjuanganbagikemerdekaannasionaldariseluruhbangsa di dunia, sertamengabdipadaperjuanganuntukmembelaperdamaiandunia.

Olehkarena Indonesia dalamkelompokNefo, makacenderungmenjagajarakdengan Negara-negara Blok Barat danmenjalinhubungandengan Negara Blok Timur.PolitikluarnegeriNefo-Oldefo, kemudianberkembangsemankinradikalmenjadipolitikmercusuara danpolitikporos.

DemokrasiTerpimpindalampolitikluarnegerinyabanyakdiwarnaiperistiwa-peristiwainternasional yang cukupmembawaperubahandalamkehidupanmasyarakatdanpolitiknya.MasalahperdebatandanpembebasanIrian Barat adalahsalahsatuperistiwapolitikluarnegeri yang mewarnaihubunganinternasionalpadamasaDemokrasiTerpimpin.PadamasaDemokrasiTerpimpinjugabanyakdiwarnaiperistiwa-peristiwainternasional yang melibatkan Indonesia sebagaibagiandarimasyarakatinternasional.Politikluarnegeri Indonesia padamasademokrasiterpimpinmerupakansalahsatukajiansejarah yang menarikdalampembabakansejarah Indonesia namuntakbanyak yang menelaahteoripolitikluarnegerinyaterutamadalamduateoribesar.

2.5    Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru

Masa ordebarumerupakan salah satubentukperalihankekuasaandariPresiden Soekarno kePresidenSoeharto. Ordebarumerupakansebutanpemisahbagirezim yang berkuasa pada saatitu. Setelah lengsernya Soekarno pada tahun 1960an, terjadiperubahan pada polahubunganluar negeri Indonesia, yang mana pada masa orde lama terjalinhubungandiplomatik yang kurangbaikdenganbeberapa negara karenakarakterpemimpin dan bangsabegitukuatdalampandanganInternasional, apalagidenganfaktor power shift pascaPerangDingin yang menjadikanpolitik di masa itusangatkuat dan tegasketikaberhadapandengan dunia luar. Denganmenunjukkan power sebagai negara yang kuat, hubungandenganbeberapa negara Asia Tenggara kurangbaik, padahalkitasebagaibangsa yang berdaulatmembutuhkaninteraksidengan dunia luardalamsegalabidang.Pada masa pemerintahanSoeharto, Indonesia lebihmemfokuskan pada pembangunan sector ekonomi. Keterikatan pada pola-polaekonomimaupunpolitikinternasionalmempunyaisignifikansi yang tinggiuntukmemahamidinamika internal yang menjadi factor determinandalammempengaruhipolugri pada masa kepemimpinanSoeharto. Faktor-faktorpolitik dan ekonomi yang dianggap paling berpengaruhtersebutadalahkondisidomestik, modalitas, struktur dan proses penentuanpolitikluar negeri, agenda utama, isu-isudomestik yang dominan dan gayasertapolakepemimpinanpolitik

BerikutpernyataanPresidenSoehartomengenaipolitikluar negeri Indonesia yang bebasaktif. Bagi Indonesia, politikluarnegerinya yang berprinsip non-bloktidak identic dengantidak adanyaketerlibatan. Itulahalasannyamengapa Indonesia lebihsukamengatakannyasebagaipolitikluar negeri yang bebas dan aktifkarenapolitikluar negeri kitatidakhampa, mati, atautidakberjalan. Politikluar negeri Indonesia adalahbebas di mana Indonesia bebasdariikatanapapun juga, baikitudalamsecaramiliter, politikataupunsecaraideologisbahwa Indonesia benar-benarterbebasdariberbagaimasalahatauperistiwadengantidakadanyapengaruhdaripihakmanapun, baiksecaramiliter, politis, ataupunsecaraideologis. (Kumar, 1997, hal. 35)
Seperti yang telahdisebutkansebelumnya, dalambidangpolitikluar negeri, kebijakanpolitikluar negeri Indonesia lebihmenaruhperhatiankhususterhadapsoalregionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadaripentingnyastabilitas regional akandapatmenjaminkeberhasilanrencanapembangunan Indonesia. Kebijakanluar negeri Indonesia juga mempertahankanpersahabatandenganpihak Barat, memperkenalkanpintuterbuka bagi investor asing, sertabantuanpinjaman. PresidenSoeharto juga selalumenempatkanposisi Indonesia sebagaipemeranutamadalampelaksanaankebijakanluarnegerinyatersebut, sepertihalnya pada masa pemerintahanPresiden Soekarno. Beberapasikap Indonesia dalammelaksanakanpolitikluarnegerinyaadalah :
Indonesia segeramenghentikankonfrontasidengan Malaysia
Upayamengkahirikonfrontasiterhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkankembalikepercayaandari Barat dan membangunkembaliekonomi Indonesia melaluiinvestasi dan bantuandaripihakasing. Tindakanini juga dilakukanuntukmenunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkankebijakanluarnegerinya yang agresif. Konfrontasiberakhirsetelah Adam Malik yang pada saatitumenjabatsebagai Menteri Luar Negeri menandatanganiPerjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagaisuatu negara.

           Indonesia memainkanperananutamadalampembentukanorganisasi ASEAN pada tanggal 31 Juli 1961. ASEAN merupakanwadahbagipolitikluar negeri Indonesia. Kerjasama ASEAN dipandangsebagaibagianterpentingdarikebijakanluar negeri Indonesia. Ada konvergensikepentingannasionalantara negara-negara anggota ASEAN, yaitupembangunanekonomi dan sikap non komunis. Dengandemikian, stabilitas negara-negara anggota ASEAN bagikepentingannasional Indonesia sendirisangatlahpenting. ASEAN dijadikan barometer utamapelaksanaankerangkapolitikluar negeri Indonesia. Berbagaikebutuhanmasyarakat Indonesia cobadifasilitasi dan dicarikansolusinyadalam forum regional ini. PemerintahanSoehartocobamembangun Indonesia sebagai salah satu negara Industribaru di kawasan Asia Tenggara, sehinggapernahdisejajarkandengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagaimacan-macan Asia baru. Di sampingitu, poltikluar negeri Indonesia dalam forum ASEAN, juga untukmembentukcitrapositif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangatlayakbagiinvestasiindustri.

                 Pasukan Indonesia ke BosniaIndonesia melakukankunjungan dan mengirimkanpasukanpenjagaperdamaianke Bosnia ketika Yugoslavia pecah dan terjadikericuhanantaramasyarakat Kristen dan Islam di Bosnia. DalammenghadapikasusPerang Bosnia, Indonesia lebihmenampilkanpolitikluar negeri yang bijak. Dengan kata lain, Indonesia tidakmenampilkansikappolitik yang terlaluberlebihandalammemandangpersoalaninternasional. Hal initentumenjadiposisi yang tepatdilakukan      Indonesia selakuketua           GNBPada masa Soeharto, politikluar negeri Indonesia cenderungsangatkooperatifdengan negara-negara lain, khususnya negara-negara Barat. Konsepkebangsaanataunasionalitasdiidentikkandenganpercepatanpembangunandengankonsep dan teknik yang diadopsidari negara-negara luar. Politikluar negeri Indonesia juga masihcenderungpatronatifdengankebijakan dan orientasiideologi liberal yang diusungdalamglobalisasi. Soerhartocenderungtundukkepada modal asing yang sangatkuatpengaruhnyaterhadappembangunan negara-negara dunia ketiga. Hal ini yang membuat Indonesia tidakmemilikikedaulatan dan otoritasuntukmengaturbangsa dan negaranyasendiri.

                 KepemimpinanSoehartosecaraumummempunyaikarakteristik yang berbedadenganpendahulunya. Diparuhpertamakepemimpinannya, diacenderungadaptif dan low profile. Dan pada paruhterkhirkepemimpinannya, sejak 1983, Soehartomengubahgayakepemimpinannyamenjadi high profile. Gayanyatersebutmempengaruhipilihan-pilihanpolitikluarnegerinya, yang pada kenyataannyatidakdapatdilepaskandarikondisipolitik-ekonomi dan keamanandalam negeri Indonesia. (Wuryandari, 2008, hal. 170) Dengannilaiingin mensejahterahkanbangsa, Soehartomengambilgayarepresif (di dalam negeri) dan akomodatif (di luar negeri).

                 Dalam masa kepemimpinanSoeharto, diplomasimasihdigunakansebagai instrument politikluar negeri yang dominan. Namun, pada masa pemerintahanSoeharto juga diterapkandiplomasi yang bersifatkoersif, artinyadalammenerapkankebijakanSoehartoterkadangmenggunakanotoritaspenuh yang dimilikinyasebagaiPresiden Indonesia dengansedikitmemaksakankepadaseluruhperangkatpelaksanaan politikluarnegerinya (para menteri dan lembagapemerintahan) dan kepadaseluruhrakyatnya.
Kebijakan-kebijakanEkonomi pada orientasiluar negeri
Soeharto juga menerapkankebijakanekonomi yang berorientasiluar negeri denganmelakukanpermintaanpinjamandariluar negeri yaitudenganmelakukanpermintaanpeminjamandariluar negeri. Pada 19-20 September 1966 diadakanlahperundingan di Tokyo untukmembahasmengenaipenangguhanpembayaran utang luar negeri Indonesia dan menjanjikan kemungkinanpencairan dana bantuanluar negeri untuk Indonesia. Perundinganitudikenaldengan Tokyo club' Negara-Negara majusepertiJepang,Inggris,Amerika Serikat,Prancis,Italia,Jerman Barat, Dan Belandamenanggapibaikmaksud Indonesia inikemudiandiadakannyaperundinganlanjutan di Paris yang kemudiandisebut Paris Club' Berikutinihasilperundingantersebut.Indonesia mendapatkanpenangguhanpembayaran utang luar negeri yang seharusnyadibayar     pada tahun 1968 ditangguhkanhinggakurunwaktutahun 1972-1978. Utang-utang Indonesia yang jatuh tempo pada tahun 1969 dan 1970 juga mendapatkanpertimbanganuntukditundadenganpemberiansyarat-syarat yang lunakdalampelunasannya

                 Indonesia juga tergabungkedalamInstitusiekonomiInternasionalseperti World Bank yang waktuitumasihbernamainternasional Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Internasional Monetary Find (IMF), Internasional Development Agency (IDA) dan Asian Development Bank (ADB). Dana bantuanluar negeri tersebutkemudiandinamakansebagaiBuktiEkspor (BE)

                 Pada masa pemerintahanpresidensoeharto, politikluar negeri inodnesiamengalamipenyempurnaanseiringdengandikeluarkannyaketetapan MPRS Nomor XII/MPRS/1966 yang berisitentangpenegasankembalilandasankebijaksananpolitik luar negeri republik Indonesia. Dalamketetapantersebutditegaskanbahwapelaksanaanpolitikluar negeri inodnesia di arahkanuntukmencapaipembangunannasional, kemakmuranrakyat ,sertapenegasankebenaran dan keadilan.

                 Dalamrangkamenatakembalipolitikluar negeri yang bebasaktif, cabinet Amperamengambillangkah-langkahsebagaiberikut.

a.    Mengakhirikonsfrontasidengan Malaysia.

b.    Indonesia masukkembalimenjadianggota PBB agar tidakterkucildaripergaulanmasyarakatinternasional

c.    Menjalinpersahabatan dan kerjasama dengan negara–negara tetanggayaitudenganmembentuk ASEAN

                 2 Hal tersebut di lakukan agar Indonesia mendapatkankembalikepercayaandari negara barat dan membangunkembaliekonomi Indonesia melaluiinvestasiasing dan bantuanasing. Tindakanini juga dilakukandalamrangkamenunjukkan pada dunia bahwa Indonesia telahmeninggalkankebijakanluar negeri yang agresif.

Landasanpolitikluar negeri republik Indonesia pada masa ordebaruadalahsebagaiberikut.

a.    ketetapan MPRS Nomor XII/MPRS/1966 tentangpenegasankembalilandasankebijaksanaanpolitikluar negeri republik Indonesia

b.    ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentangpembaruankebijaksanaanlandasanEkonomi, Keuangan, dan pembanggunan.

c.    Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1968 tentangtugaspokok cabinet pembanggunan.

d.   Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentanggaris-garisbesarhaluan negara.

Pada tahun1971,Malaysiamengajukansebuahkonseptentang Kawasan asia tenggara yang damai, bebas, dan enteral ataulebih di kenaldengansebutanzone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN). Setelah itu, pada tahun 1983 indoneisapemperkenalkankonsepasia Zone (SEANWFZ). Konsep tersebut merupakancerminandariperanaktif Indonesia dalammenjagastabilitas di Kawasan asiatenggara.

2.6    Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi

Pada awal reformasi, orientasi politik luar negeri masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensional dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Saat itu politik luar negeri Indonesia lebih banyak dipengaruhi perkembangan politik domestik daripada politik internasional.

Pada awal masa pemerintahan B. J. Habibie, disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pascajajak pendapat di Timor Timur. Dengan usaha kerasnya, Presiden B. J. Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Presiden B. J. Habibie juga menunjukkan cara berdemokrasi yang baik dengan memilih tidak mau dicalonkan lagi menjadi Presiden setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR-RI.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan RI dan negara-negara Barat sedikit mengalami masalah setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Presiden Abdurrahman Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia. Untuk itulah Presiden Abdurrahman Wahid banyak melakukan kunjungan ke luar negeri. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif, selama masa pemerintahannya yang singkat Presiden Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini, selain isu Timor Timur, adalah soal integritas tertorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua, dan isu perbaikan ekonomi.

Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancan negara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Ancaman terhadap disintegrasi nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid menjadi kepentingan nasional yang sangat mendesak dan menjadi prioritas. Akan tetapi kebijakan politiknya itu ternyata dinilai oleh beberapa daerah Indonesia. Faktor-faktor semacam inilah yang menjadikannya salah satu penyebab pada awal tahun 2001, munculnya desakan dari DPR/MPR-RI agar Presiden Abdurrahman Wahid meletakkan jabatan selaku Presiden.

Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik menjadikan Presiden perempuan pertamaku di Indonesia tanggapan 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahan Presiden Megawati suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik yang ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan kunjungan mendatangi wilayah-wilayah konflik di tanah air.

Pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional kasihan menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air. Sehingga dapat dipahami, jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati.

Pada pemilu 2004 yang merupakan pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden mengalahkan Megawati. Ia dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004.

Selama eranya, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerja sama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Indonesia berhubungan baik dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ciri politik luar negeri Indonesia antara lain sebagai berikut.

a.    Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain.

b.    Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri.

c.    Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, maupun perusahaan multinasional) yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia..

d.   Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep ini adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip itulah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Landasan idiil dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan manusia. Menurut Moh. Hatta, Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal tersebut karena Pancasila sebagai falsafah Negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sehingga golongan atau partai politik mana pun yang berkuasa tidak boleh menjalankan suatu politik Negara yang menyimpang dari pancasila. Ada pun landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan undang-undang dasar (UUD) 1945 alinea pertama dan alinea keemapat.

Sifat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bermula dari konsepsi wakil presiden, Drs. Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul mendayung di antara dua karang. Munculnya sifat politik luar negeri Indonesia di dasari oleh kondisi perang dingin dalam konstelasi politik global. Secara ke seluruhan, politik luar negeri Indonesia tidak hanya bersifat bebas aktif saja, tetapi politik luar negeri Indonesia juga selalu mengikuti arah perkembangan konstelasi global.

Pasca kemerdekaan sampai tahun 1950-an prioritas politik luar negeri dan diplomasi Indonesia di tunjukan untuk menentang segala maca bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan tahun 1950-an Indonesia telah memprakarsi dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti konferesi Asia Afrika di bandung pada tahun 1955.

Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin bersifat high profile yang diwarnai sikap antiimperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal  di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia.Demokrasi Terpimpin dalam politik luar negerinya banyak diwarnai peristiwa-peristiwa internasional yang cukup membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan politiknya. Masalah perdebatan dan pembebasan Irian Barat adalah salah satu peristiwa politik luar negeri yang mewarnai hubungan internasional pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi Terpimpin juga banyak diwarnai peristiwa-peristiwa internasional yang melibatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin merupakan salah satu kajian sejarah yang menarik dalam pembabakan sejarah Indonesia namun tak banyak yang menelaah teori politik luar negerinya terutama dalam dua teori besar.

Keadaan  politik luar negeri Indonesia pada masa orde baru yaitu tepatnya pada masa pemerintahan presiden Soeharto, politik luar negeri Indonesia mengalami penyempurnaan seiring dengan keluarnya Ketetapan MPRS Nomor XII/MPRS/1966 yang berisi tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Masa orde baru merupakan salah satu bentuk peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Orde baru merupakan sebutan pemisah bagi rezim yang berkuasa pada saat itu. Setelah lengsernya Soekarno pada tahun 1960an, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia, yang mana pada masa orde lama terjalin hubungan diplomatik yang kurang baik dengan beberapa negara karena karakter pemimpin dan bangsa begitu kuat dalam pandangan Internasional, apalagi dengan faktor power shift pasca Perang Dingin yang menjadikan politik di masa itu sangat kuat dan tegas ketika berhadapan dengan dunia luar. Dengan menunjukkan power sebagai negara yang kuat, hubungan dengan beberapa negara Asia Tenggara kurang baik, padahal kita sebagai bangsa yang berdaulat membutuhkan interaksi dengan dunia luar dalam segala bidang.Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sector ekonomi. Keterikatan pada pola-pola ekonomi maupun politik internasional mempunyai signifikansi yang tinggi untuk memahami dinamika internal yang menjadi factor determinan dalam mempengaruhi polugri pada masa kepemimpinan Soeharto.

Keadaan politik pada awal reformasi pada saat itu masih sangat dipengaruhi oleh konidsi domestic akibat krisis multidimensional dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia pada masa itu ialah mengalihkan kepada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan kembali perekonomian nasional.Pada awal masa pemerintahan B. J. Habibie, disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Dengan usaha kerasnya, Presiden B. J. Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Presiden B. J. Habibie juga menunjukkan cara berdemokrasi yang baik dengan memilih tidak mau dicalonkan lagi menjadi Presiden setelah pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR-RI.

3.2  Saran

Kita sebagai generasi penerus bangsa yang akan memimpin bangsa ini di masa depan  marilah bersama-sama kita  meningkatkan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan yang akan terjadi pada bangsa sendiri, dan perlunya meningkatkan wawasan tentang perkembangan politik dan perkembangan ekonomi sehingga menjadi bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, dan bijaksan, serta megetahui sejarah negara kita megenai perkembangan politik dimasa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Algianmyblog. (2018).Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde. [ online ]. Tersedia : http://algianmyblog.blogspot.com/2018/01/politik-luar-negeri-indonesia-masa-orde.html. Diakses tanggal 30 Januari 2020.

Readygo. (2016). Indonesia dalam Panggung Dunia. [ online ]. Tersedia: https://readyygo.blogspot.com/2016/10/indonesia-dalam-panggung-dunia.html. Diakses tanggal 18 Januari 2020.

Pradono, Arif, dkk. 2018. Sejarah Indonesia. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

tag :
materi sejarah kelas 12 SMA
politik luar negeri Indonesia
sejarah Indonesia kelas XII
contoh makalah sejarah Indonesia kelas XII
mata pelajaran sejarah indonesia sekolah